adanyapenelitian dari Real Estate Indonesia (REI) maupun Asosiasi Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) yang anggotanya melakukan skema seperti di atas, sehingga penulis tidak dapat menampilkan data pengembang yang menggunakan skema ini.1 1 Hasil pembicaraan dengan bapak Prima, anggotadan pengurus REI Jakarta tanggal 5 Maret 2010 Bisniscom, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap VP Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Oon Nushihono. Diketahui, Oon terjerat dalam perkara suap perizinan apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik telah menyerahkan Oon dan barang bukti kepada DapatIzin OJK, Bank Ganesha Bidik Rp 1,1 Triliun Lewat Rights Issue; Selanjutnya, BKS akan mengambilalih saham baru 51% yang akan dikeluarkan oleh perusahaan terafiliasi di bidang usaha real estate PT Mega Andalan Sukses (MAS) dan PT Cahaya Gemilang Indah Cemerlang (CGIC). Dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. JmJCuNW. 3 menitSebelum memulai merintis bisnis properti, sebaiknya kamu telah memiliki berbagai surat izin perumahan yang diperlukan dengan lengkap ya. Apa saja surat-suratnya? Simak ulasannya di sini! Saat ini, besaran alokasi dana untuk sektor properti di Indonesia masih sangat rendah bila kita bandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, kecilnya alokasi anggaran perumahan ini salah satu alasan terjadinya backlog hunian di Indonesia. Hal tersebut senada dengan ungkapan dari Direktur Jendral Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Maurin Sitorus Dengan rendahnya daya beli masyarakat dan sedikitnya bantuan dari pemerintah membuat backlog hunian di Indonesia mencapai 13,5 juta unit. Banyak bantuan yang diberikan pemerintah, seperti Program Sejuta Rumah yang sudah berjalan sejak bulan April 2015 lalu. Sayangnya, para pengembang masih terkendala dengan banyaknya perizinan yang harus dibuat untuk membangun perumahan murah ini. Perampingan Surat Izin Perumahan untuk Memudahkan Operasional Bisnis Properti Untuk setiap proyek pembangunan perumahan, perizinan yang diperlukan untuk membangun mencapai 40 buah. Belum lagi perizinan ini tidak bisa dibuat langsung, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengurusnya menjadi sangat lama. Pemerintah meninjau ulang perizinan untuk membantu program sejuta rumah ini dan dari 40 perizinan yang awalnya diwajibkan, dikurangi menjadi 8 perizinan saja. Menteri Dalam Negeri Mendagri menandatangani Memorandum of Understanding MoU bersama Menteri PUPR, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta para pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia REI. Tentu saja mengurangi 40 perizinan menjadi hanya delapan bukan hal yang mudah, pemerintah pusat masih harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selama ini, banyak perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Pemda, dengan dikuranginya perizinan, jangan sampai pemerintah daerah merasa dilangkahi. 1. Izin Lingkungan Setempat Surat izin lingkungan setempat bukan hanya sekadar syarat wajib yang harus dipenuhi pengembang sebelum membangun rumah. Lebih dari itu, surat ini memiliki tujuan sosial agar pemilik rumah atau pengembang kulo nuwun dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Sumber Membuat surat izin perumahan yang satu ini pun cukup mudah karena tak ada format khusus yang perlu disiapkan. Selain itu, tak ada patokan besaran biaya yang perlu dibayarkan, hanya sesuai dengan kebijakan dan keikhlasan masing-masing. Pada dasarnya, surat izin lingkungan setempat ini bisa didapatkan dengan memperbanyak silaturahmi dengan tetangga sekitar. 2. Keterangan Rencana Umum Tata Ruang RUTR Rencana Umum Tata Ruang RUTR terbagi menjadi beberapa kategori dari mulai skala kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. Secara umum, muatan rencana tata ruang meliputi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Pada praktiknya, surat ini juga berhubungan erat dengan surat lainnya yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW di suatu daerah. 3. Izin Pemanfaatan Lahan atau Izin Pengeringan Lahan Izin pemanfaatan lahan atau disebut juga Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah salah satu jenis surat izin perumahan yang termasuk dalam izin pemanfaatan ruang. Kepemilikan surat izin perumahan ini kelak menjadi dasar diterbitkannya izin mendirikan bangunan ataupun izin usaha. Namun, tak perlu khawatir karena izin tata guna lahan ini pasti terbit selama lokasi yang dimaksud digunakan sesuai dengan fungsi dan aturan yang ada. 4. Izin Prinsip Surat Izin Prinsip adalah surat perizinan usaha yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Setiap investor atau perusahaan pengembang properti yang akan berinvestasi atau memulai usaha di Indonesia harus memiliki surat ini. Ada empat jenis surat yang tersedia Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Perubahan, dan Izin Prinsip Merger penggabungan. Nah, jangan lupakan juga keempat surat tersebut jika kamu ingin jadi pengembang properti ya! 5. Izin Lokasi Izin lokasi adalah jenis surat izin perumahan yang diberikan kepada perusahaan untuk memanfaatkan lahan untuk usaha. Izin lokasi juga berlaku sebagai izin pemindahan hak serta izin penggunaan tanah di lahan tersebut untuk keperluan usaha serta kegiatan lainnya. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, Izin Lokasi harus langsung diurus setelah perusahaan mendapatkan Nomor Induk Berusaha NIB. 6. Izin dari Badan Lingkungan Hidup BLH atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Amdal Analisis Dampak Lingkungan Amdal adalah kajian dampak suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan sekitarnya. Sementara itu, izin dari Badan Lingkungan Hidup BLH akan diberikan oleh kepala daerah beradasarkan hasil evaluasi Dokumen Lingkungan Hidup DLH. Oleh karena itu, bila ingin mendapatkan surat izin perumahan ini yang pertama harus dilakukan adalah menyusun Dokumen Lingkungan Hidup DLH. 7. Izin Dampak Lalu Lintas Analisis Dampak Lalu Lintas atau disebut Andalalin adalah kajian atas dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari suatu usaha atau kegiatan tertentu. Dokumen Andalalin akan berisikan perencanaan pengaturan lalu lintas yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh kegiatan usaha tersebut. Surat ini juga membahas bagaimana setiap perubahan guna lahan mengakibatkan adanya perubahan sistem transportasi di sekitarnya. 8. Pengesahan Site Plan Surat izin Pengesahan Site Plan utamanya hadir untuk proyek dengan luas lahan sampai 50 hektar sesuai bukti kepemilikan lahan. Surat ini pun mengatur bahwa ukuran luas lahannya tidak boleh melebihi luas lahan yang tertera dalam Izin Pemanfaatan Ruang serta Izin Lokasi. Karena proses perizinan lewat dinas pemerintahan terkait, maka surat izin Pengesahan Site Plan akan disahkan oleh kepala dinas terkait. 9. Izin Mendirikan Bangunan IMB Selain kedelapan izin lokasi ini, masih diperlukan Izin Mendirikan Bangunan IMB. Pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007, untuk mengajukan IMB, harus terlebih dahulu mengajukan Amdal. Dengan peraturan baru untuk pembangunan perumahan, pengajuan Amdal cukup sebanyak 1 satu kali, Amdal untuk pengajuan IMB pun sudah tak ada lagi. Pengurusan Amdal bisa menghabiskan waktu sampai 3 tiga bulan, sehingga kalau harus mengajukan berulang kali, waktu birokrasinya akan lebih lama lagi. Semoga dengan pengurangan perizinan lokasi dan pengurangan Amdal saat pengajuan IMB, dapat memacu pembangunan program sejuta rumah, sehingga backlog hunian di Indonesia pun cepat berkurang! *** Semoga artikel ini bermanfaat ya, Sahabat 99! Daripada disimpan dan dibaca sendiri, mending share artikel ini ke media sosial yuk. Jangan lupa bookmark portal Berita Indonesia untuk informasi menarik lainnya. Ingin cari properti? Pastikan untuk mencarinya di Dalam menjalankan aktifitas bisnisnya Pengusaha dan Agen Properti wajib memiliki Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti SIU-P4 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017. Ketua Umum AREBI Lukas Bong mengatakan, langkah tersebut untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi para konsumen sektor perumahan. Lukas juga mengatakan agen properti juga wajib memiliki Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti SIU-P4 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017. Pengembang properti yang membentuk agen sendiri mulai menjamur. Asosiasi Real Estate Broker Indonesia AREBI mengimbau agar baik agen yang berasal dari pengembang maupun yang dari franchise agar segera mendaftarkan diri ke Arebi dan memiliki SIU-P4. Apakah anda sudah tahu bahwa bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa perantara maupun bidang lain yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran maupun konsultasi Properti, ternyata harus memiliki surat izin dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti atau SIU-P4 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2008 Permendag No. 33 / 2008 Menurut data Asosiasi REI Real Estate Indonesia perkembangan kegitan usaha properti di Indonesia meningkat hingga 30 persen. Meningkatnya kegiatan usaha properti berbanding lurus dengan peningkatan kegiatan usaha jasa perantara properti. Namun ternyata jasa perantara properti juga harus memenuhi izin tertentu untuk bisa menjalankan usahanya, izin apa dan bagaimana prosedurnya? Yuk simak selengkapnya. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti SIU-P4 diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti Permendag No. 51/2017 yang merupakan perubahan dari Permendag No. 33/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dan Permendag No. 107/2015 tentang Perubahan atas Permendag No. 33/2008 yang sudah tidak sesuai lagi. Sesuai dengan peraturan tersebut, SIU-P4 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi LSP Broker Properti Indonesia BPI. Hal tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 105/ tentang pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantara perdagangan properti, Permendag Nomor 106/M-Dag/PER/12/2015 tentang Penerapan Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional Indonesia bidang perantara perdagangan properti, dan Permendag Nomor 17/M-DAG/PER/12/2015 tentang perubahan atas Permendag Nomor 33/M-DAG/PER/9/2008 tentang perusahaan perantara perdagangan properti. Untuk diketahui bahwa Perusahaan Perantara Perdagangan Properti P4 adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantaraan jual beli, perantaraan sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah Pengguna Jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis. Broker untuk mendapatkan SIU-P4 harus memenuhi kriteria diantaranya Kegiatan usaha perantara properti hanya bisa dilakukan oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri, tetapi perusahaan tersebut dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Permendag 51/M-DAG/PER/7/2017P4 diwajibkan minimal memiliki dua tenaga dan kantor cabang minimal memiliki satu tenaga ahli. Tenaga ahli tersebut harus dibuktikan keahliannya dengan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti dan tenaga ahli tersebut tidak boleh bekerja pada P4 lainnya Pasal 4 jo Pasal 5 Permendag 51/M-DAG/PER/7/2017. Lalu bagaimana caranya untuk menjadi tenaga ahli perantara properti atau yang biasa disebut broker? Pertama, daftarkan perusahaan ke Asosiasi Real Estate Broker Indonesia AREBI, di AREBI terdapat pelatihan bagi para calon Broker Properti. Kedua, melakukan uji tenaga ahli di Lembaga Sertifikasi Profesi LSP. Setelah calon Broker dilatih di AREBI, kemudian calon Broker tersebut diuji di LSP. Apabila memenuhi, Broker tersebut mendapat sertifikasi tenaga ahli. Selanjutnya untuk mengajukan SIU-P4 paling sedikit memuat diantaranya Lingkup kegiatan yang ditugaskan;Obyek Properti;Hak dan kewajiban para pihak;Nilai atau persentase dan tata cara pembayaraKomisi;Jangka waktu perjanjian; danPenyelesaian perselisihan. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, P4 harus mengikuti prosedur pengajuan SIU-P4, yaitu Mengisi Surat Permohonan “SP SIU-P4”, formulir yang harus di isi dapat di download dari Website Departemen Perdagangan penerbitan dan pendaftaran ulang SIU-P4 diajukan kepada Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan dengan perantaraan Lembaga Online Single Submission atau Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan “OSS”Kemudian mengirimkan dokumen-dokumen sebagai berikut Copy Akte Pendirian / Perubahan Perusahaan keterangan dengan “Agen Properti”.Copy pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAMSurat Kuasa yang ditanda tangani oleh pemilik / pengurus apabila adaDaftar Tenaga ahli dua orang dan berkas pendukungBerkas penanggung jawab/Direktur utama copy KTP, CV, pas foto 4X6 3 lembar Dalam penyampaian dokumen, walaupun yang dikirimkan berupa fotocopy, namun pemegang usaha harus dapat menunjukkan dokumen aslinya untuk diperiksa keabsahannya dan dokumen asli tersebut akan dikembalikan setelah selesai. Kemudian dalam waktu tiga hari sejak permohonan diajukan akan ditentukan mengenai Apabila dinyatakan benar dan lengkap berkasnya, Direktur Bina Usaha dan PP menerbitkan SIU-P4 secara dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Direktur membuat surat penolakan disertai alasan penolakan secara daring. Apabila SIU-P4 ditolak, maka bisa mengajukan kembali. Surat Izin Usaha Properti yang Harus Dilengkapi Untuk Usaha Arsitek Indo Kontraktor I Jasa Arsitek dan Kontraktor – Apa saja surat atau dokumen yang terkait dengan izin usaha dan tentunya ini sangat perlu untuk di urus agar bisnis yang akan anda kelola tidak menemui kendala dimata hukum yang berlaku. Ada berbagai macam kelengkapan dokumen yang harus anda penuhi ketika mendirikan sebuah usaha baik itu dalam bentuk CV, Firma, atau PT yang dalam hal ini digunakan untuk legalitas usaha anda. Dokumen atau surat ini nantinya akan dikeluarkan oleh instansi terkait. Hal ini perlu anda penuhi supaya nantinya keberlangsungan bisnis anda akan tetap terjaga dan tentunya anda juga akan merasa lebih nyaman dan aman. Berikut ini surat izin usaha properti yang harus dilengkapi untuk usaha A. Surat Izin Usaha Properti Sekarang ini besar kecilnya uang atau dana yang diperlukan dalam bidang properti di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibandingkan dengan berbagai negara yang ada di belahan Asia Tenggara lainnya. Selain itu, rendahnya nilai modal yang ada, maka menjadi satu alasan terjadinya backlog perumahan di Indonesia. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Dirjen pembiayaan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, yakni Maurin Sitorus. Terkait surat izin usaha properti, rendahnya daya beli dan juga sedikitnya nilai bantuan yang diberikan dari pemerintah menjadikan backlog perumahan di Indonesia ini hingga 13,5 juta unit. Bantuan yang pemerintah berikan cukup banyak, seperti Program Sejuta Rumah yang telah berjalan sejak April 2015. Namun, sayangnya para developer masih terhalang atau terkendala oleh masalah izin usaha properti yang harus dibuat guna membangun hunian murah tersebut. 1. Izin Usaha Properti Memudahkan Operasional Dalam memulai sebuah proyek pembangunan, maka perizinan yang dibutuhkan dalam membangunnya sebanyak 40 buah. Hal ini belum termasuk waktu yang lama dalam membuat perizinan yang tidak dapat dibuat secara langsung. Pemerintah sendiri meninjau ulang kebijakan mengenai surat izin tersebut. Namun, tentu saja mengurangi 40 surat perizinan dan hanya menjadi beberapa bukanlah hal yang mudah. Pemerintah pusat harus terus bekerja sama dengan daerah dalam mengurusnya. Tak bisa dipungkiri bahwa surat izin usaha properti sangatlah dibutuhkan untuk memudahkan operasional. 2. Inilah Izin Usaha Properti yang Wajib Diurus Beberapa surat ini dapat diurus guna melancarkan bisnis atau usaha properti yang dijalankan. 3. Izin Lingkungan Setempat Surat izin ini tidak hanya menjadi syarat wajib untuk seorang developer dalam membangun usaha properti, namun surat ini mempunyai tujuan dalam hal sosial supaya pemilik usaha selaku developer meminta izin serta berinteraksi di lingkungan masyarakat sekitar. Cara membuat surat izin ini pun tergolong mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak terdapat format yang khusus yang dipersiapkan dan juga dari segi biaya, tak ada patokan khusus yang harus dibayarkan. Walaupun mudah, namun jangan dibuat secara asal-asalan. Pembuatan surat izin usaha properti ini tetap harus dilakukan dengan baik dan memenuhi ketentuan yang diberlakukan. 4. Surat Keterangan Rencana Umum Tata Ruang RUTR Selain surat izin lingkungan setempat, anda juga perlu mengurus surat keterangan Rencana Umum Tata Ruang. Surat keterangan ini sendiri dibagi menjadi beberapa kategori, mulai skala kabupaten hingga nasional. Secara umum, tata ruang mencakup rencana dan struktur ruang serta pola ruang tersebut. Surat ini berhubungan langsung dengan surat yang lain yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah di satu daerah. 5. Izin Pemanfaatan Lahan Surat izin ini merupakan jenis surat izin yang masuk ke dalam daftar izin pemanfaatan ruang. Mengurus surat ini tak perlu khawatir. Hal ini dikarenakan selama dipakai dengan sesuai aturan serta fungsi yang ada, maka izin ini akan diterbitkan. Anda pun bisa mendapatkan surat izin usaha properti ini sebagaimana yang diinginkan. 6. Izin Prinsip Surat yang satu ini merupakan surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Surat izin ini juga tak kalah penting untuk diurus. 7. Izin Lokasi Jenis surat ini diberikan pada perusahaan untuk pemanfaatan lahan sebagai tempat usaha. Surat ini harus segera diurus ketika perusahaan sudah memperoleh NIB Nomor Induk Berusaha. 8. Izin dari BLH Badan Lingkungan Hidup BLH memberikan izin untuk perusahaan yang sudah melakukan penyusunan dokumen lingkungan Hidup. 9. Izin Dampak Lalu Lintas Analisis dari dampak lalu lintas merupakan kajian atas dampak yang ditimbulkan oleh suatu usaha tertentu. Surat izin ini sangat penting untuk diperhatikan. 10. Mengesahkan Site Plan Surat ini dibuat bagi proyek yang memiliki luas lahan 50 hektar seperti bukti kepemilikan lahan. Adanya surat izin usaha properti ini akan memperoleh kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan usaha. Izin usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa menjadi salah satu surat yang penting diurus oleh pemilik usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa agar bisnis bisa perlindungan hukum. Kadang-kadang pengusaha hanya memikirkan mencari laba sampai mengabaikan izin usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau itu jika usaha telah memperoleh izin, ada beberapa manfaat yang bisa diterima. Mulai dengan meningkatkan jumlah profit sampai terlepas dari masalah yang merugikan bisnis di masa yang akan usaha bisa naik karna setelah mengurus izin, pemilik usaha bisa mendapatkan pelanggan yang lebih beragam. Antaralain adalah punya kesempatan kerjasama dengan perusahaan lainnya, atau mendapatkan kesempatan baru melalui tender yang sedang dilakukan institusi swasta atau pemerintah. Pebisnis juga bisa memperluas akses pasar luar negeri, menjalankan bisnis ekspor impor, maupun membuat kerjasama dengan Pengusaha di luar jikalau Pemilik bisnis enggan mengurus izin usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, ada beberapa resiko yang bisa mengganggu berjalannya bisnis. Antaralain usaha yang sudah dijalankan dapat dimasukkan sebagai usaha yang ilegal. Konsekuensinya bisnis dapat diberikan tuntutan, disidak oleh pihak berwajib, barang atau aset usaha disita, atau dapat diberikan sanksi baik denda maupun bagaimana supaya bisnis Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa bisa memiliki izin dan mendapat perlindungan oleh pemerintah?Dibawah ini mekanisme dalam memperoleh izin usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Tahu Izin Apa Saja yang Wajib Disiapkan Untuk Melakukan Usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Menentukan KBLI yang Cocok Untuk Usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Mendirikan Badan Usaha atau Perorangan Dalam Menjalankan Usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Memenuhi Kewajiban PajakMengurus NIB Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Mengumpulkan Dokumen Syarat untuk Menerbitkan Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Mendapatkan Izin Tambahan yang Diperlukan Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau DisewaCari Tahu Izin Apa Saja yang Wajib Disiapkan Untuk Melakukan Usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Sekarang ini pemerintah telah mempermudah kepengurusan izin usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa lewat Online Single Submission OSS yang berbasis resiko. Kalau dulu pengurusan izin usaha menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan TDUP, Surat Keterangan Terdaftar SKT, maka untuk saat ini izin usaha digantikan dengan Nomor Induk Berusaha NIB. NIB wajib diurus bagi setiap Pemilik usaha karena berfungsi sebagai identitas dari lain yang harus diurus oleh Pemilik usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Standar Resiko Menengah Tinggi, serta Izin lain menyesuaikan resiko serta bidang usaha. Jika hendak memperoleh perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pengusaha bisa mengajukan pendaftaran merek dagang melalui Dirjen Kekayaan Intelektual disesuaikan jenis barang atau jasa yang KBLI yang Cocok Untuk Usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia Kode digunakan sebagai kode klasifikasi yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik untuk acuan Pemilik usaha ketika menentukan kegiatan usaha yang sudah berjalan. Masing-masing Pengusaha perlu mencantumkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang KBLI disusun dari 5 buah angka yang memuat informasi maksud, tujuan, dan kegiatan usaha. Kode KBLI untuk usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa menggunakan kode usaha pada Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut, pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindahSaat memasukkan kode KBLI 68110 perlu memastikan dengan benar dan disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Karna jika keliru menentukan Kode KBLI 68110, izin usaha tidak bisa Badan Usaha atau Perorangan Dalam Menjalankan Usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Pemilik bisnis bisa memutuskan akan menggunakan badan usaha maupun atas nama perseorangan dalam menjalankan bisnisnya. Keduanya memiliki keuntungan dan kerugian jika memutuskan memakai badan usaha, usaha akan lebih profesional karna bisnis akan dijalankan atas nama badan usaha. Dokumen izin, kewajiban pajak, ataupun rekening bank memakai identitas badan usaha. Laporan keuangan dijadikan terpisah antara pendiri dan bisnis. Akibatnya, kepemilikan harta jadi lebih jelas antara omset pebisnis dan harta Indonesia badan usaha yang bisa digunakan antaralain PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, dan badan usaha lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang usaha yang tetapi kalau pemilik bisnis memutuskan menjalankan kegiatan bisnis menggunakan identitas pribadi, maka laporan keuangan, perpajakan, serta perizinan yang diperoleh menjadi atas nama pribadi pemilik usaha. Laporan pajak akan lebih mudah, proses izin biasanya jugs lebih mudah, dan tanggung jawab seutuhnya berada di Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Memenuhi Kewajiban PajakPajak merupakan satu dari banyaknya kewajiban yang perlu dilaporkan oleh warga negara, termasuk owner usaha. Bukti pemilik bisnis telah terdaftar sebagai wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib NPWP bisa diajukan kepada Kantor Pajak Pratama di kota sesuai alamat usaha atau melalui digital di situs ketika hendak mengajukan NPWP Pribadi antara lain KTP dan Kartu Keluarga. Akan tetapi kalau mendaftarkan NPWP Badan Usaha wajib menyerahkan Sertifikat Kemenkumham/Akta Badan Usaha, KTP dan NPWP ketua atau Induk Berusaha NIB adalah identitas dan bukti kalau owner usaha sudah terdaftar di lembaga OSS. Ketika sudah mendapatkan NIB, pemilik bisnis dapat mengurus pendaftaran surat izin operasional, surat izin komersial, serta perizinan lain tergantung resiko jenis bisnis yang ini Nomor Induk Berusaha sudah berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan TDP, Angka Pengenal Impor API, hak akses kepabeanan, dan juga tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi dapat didaftarkan di Dinas PTSP atau secara daring melalui aplikasi Online Single Submission. Dokumen Persyaratan pengajuan NIB diantaranya data owner usaha, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP, Klasifikasi Usaha KBLI, {sertadan} lokasi akan mengajukan Nomor Induk Berusaha, pemilik bisnis wajib registrasi melalui halaman OSS terlebih dahulu. Berikut ini prosedurnyaDaftar melalui situs OSS;Pilih kategori NIB yang hendak diurus, bisa perseorangan, perseorangan menggunakan usaha mikro kecil, atau non perseorangan;Memasukkan data-data yang diperlukan;MemasukkanMengisiMelengkapi} isian data KBLI;Cek kembali isian data dan review NIB;Mendownload Surat Dokumen Syarat untuk Menerbitkan Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Sesudah NIB diperoleh, baik untuk usaha mikro kecil, ataupun non UMK pasti akan turut serta mengklasifikasikan usaha dalam tingkat risiko sesuai KBLI. Tingkat resiko usaha ada tiga antaralain risiko rendah, risiko menengah, serta resiko tinggi. Klasifikasi tersebut yang dijadikan dasar apakah pebisnis perlu membuat izin usaha lainnya atau bisnis mempunyai risiko rendah, umumnya Nomor Induk Berusaha sudah termasuk untuk menjalankan operasional ataupun perizinan komersial. Namun jika risiko bisnis yang berjalan dikategorikan usaha risiko menengah dan risiko tinggi, maka diperlukan izin tambahan yang salah satunya adalah Sertifikat Standar berguna untuk menilai komitmen pelaku usaha dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat standar juga berfungsi sebagai bukti legalitas pelaku usaha ketika mengoperasikan kegiatan usaha yang telah patuh dengan memperoleh sertifikat standar bagi usaha yang beresiko tinggi harus memperoleh verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus KEK; atau Badan Pengusahaan KPBPB. Pengurusan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari usaha yang Izin Tambahan yang Diperlukan Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau DisewaIzin lain dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan skala atau media tertentu. Diantaranya kalau bisnis memakai aplikasi online, maka akan dibutuhkan perizinan lain yaitu dokumen Penyelenggaraan Sistem Elektronik PSE yang dimohonkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perizinan tambahan lain seperti kartu anggota Asosiasi Profesi, BPOM, Izin Edar, Halal MUI, Sertifikat SNI atau ISO, dan Sertifikat tambahan izin tambahan dapat dilakukan di Situs Lembaha OSS yang selanjutnya akan divalidasi oleh lembaga yang mendaftarkan izin usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa tapi masih bingung langkah dan syaratnya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada atau melalui WA 0856 2160 034Sah! Solusi Legalitas Usaha Tertarik untuk memulai bisnis properti namun bingung bagaimana memulainya? Kamu bisa mengawalinya dengan menyiapkan berbagai surat perizinan yang diperlukan. Salah satu cara bisnis properti untuk mereka yang memiliki modal besar adalah dengan melakukan pembangunan perumahan. Namun, pembangunan perumahan ini kadang masih memiliki banyak kendala, terutama urusan perizinan. Awalnya, proyek pembangunan perumahan membutuhkan 40 perizinan. Namun, kini telah dikurangi menjadi delapan perizinan saja yang diwajibkan. 1. Surat Izin Lingkungan Setempat Salah satu jenis surat perizinan pembangunan perumahan yang wajib dipenuhi adalah surat izin lingkungan setempat. Surat ini harus diurus sebelum pengembang membangun rumah. Tak sekadar izin, surat ini juga berfungsi agar pengembang dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Tak ada format khusus untuk membuat surat izin perumahan yang satu ini. Selain itu, tak ada patokan untuk besaran biaya yang harus dibayarkan. Kamu cukup membayar sesuai dengan kebijakan dan kesanggupan masing-masing. 2. Surat Keterangan Rencana Umum Tata Ruang RUTR Rencana Umum Tata Ruang RUTR terbagi menjadi beberapa kategori dari mulai skala kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. RUTR ini meliputi struktur ruang dan rencana pola ruang dari pembangunan perumahan yang akan dilakukan. Pada praktiknya, surat ini juga berhubungan erat dengan surat lainnya yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW di suatu daerah. 3. Surat Izin Pemanfaatan Lahan Salah satu jenis surat izin perumahan lainnya yang harus dipenuhi adalah izin pemanfaatan lahan. Kepemilikan surat izin perumahan ini yang nantinya akan menjadi dasar dari penerbitan izin mendirikan bangunan atau izin usaha. Jika lokasi yang dimaksud digunakan sesuai dengan fungsi dan aturan yang berlaku, maka surat izin pemanfaatan lahan ini pasti akan diterbitkan. 4. Surat Izin Prinsip Kalau surat yang satu ini diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Surat izin prinsip harus dimiliki setiap investor atau perusahaan pengembang properti, terutama mereka yang baru memulai usaha di Indonesia Terdapat empat jenis surat, yakni izin prinsip, izin prinsip perluasan, izin prinsip perubahan, dan izin prinsip merger penggabungan. Jika kamu ingin menjadi pengembang properti, maka kamu harus memiliki keempat surat tersebut ya! 5. Surat Izin Lokasi Surat izin lokasi digunakan oleh perusahaan agar bisa memanfaatkan lahan untuk usaha. Izin lokasi juga berlaku sebagai izin pemindahan hak serta izin penggunaan tanah di lahan tersebut untuk keperluan usaha serta kegiatan lainnya. Jika kamu ingin mengurus izin lokasi, pastikan kamu sudah mendapatkan Nomor Induk Berusaha NIB. ya. 6. Surat Izin Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Amdal Surat lainnya yang harus diurus untuk melakukan pembangunan rumah adalah surat terkait Analisis Dampak Lingkungan Amdal. Amdal sendiri adalah kajian dampak suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan sekitarnya. Perizinan terkait AMDAL ini terbilang cukup penting untuk dipenuhi sebagai jaminan. Jaminan yang dimaksud adalah bahwa pembangunan yang dilakukan tidak menganggu lingkungan yang berada di sekitarnya. Surat izin tersebut dikeluarkan oleh BLH melalui kepala daerah yang diambil beradasarkan evaluasi AMDAL. 7. Surat Izin Dampak Lalu Lintas Selain Amdal, kamu juga harus mengurus perizinan terkait dampak lalu lintas. Analisis Dampak Lalu Lintas Andalalin adalah kajian atas dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari suatu usaha atau kegiatan tertentu. Andalalin berisi perencanaan pengaturan lalu lintas yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh kegiatan usaha tersebut. Dalam surat ini juga dibahas bagaimana perubahan guna lahan mengakibatkan adanya perubahan sistem transportasi di sekitarnya. 8. Surat Izin Pengesahan Site Plan Surat izin pembangunan perumahan yang terakhir adalah pengesahan site plan. Perizinan ini dibuat untuk proyek dengan luas lahan sampai 50 hektar sesuai bukti kepemilikan lahan. Di dalamnya juga dibahas bahwa ukuran luas lahan tidak boleh melebihi luas lahan yang tertera dalam izin pemanfaat ruang dan izin lokasi. Setelah mengurus delapan surat izin pembangunan perumahan tersebut, kamu juga harus mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan IMB. Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007, IMB barus bisa diajukan setelah kamu mengajukan Amdal. Itulah berbagai jenis surat perizinan pembangunan perumahan yang wajib kamu urus saat tertarik untuk bisnis properti. Jangan lupa kunjungi untuk dapatkan artikel menarik lainnya seputar properti. Kamu juga bisa mencari properti yang sesuai kebutuhanmu seperti Alana Garden hanya di

izin usaha real estate